Legislator Dorong BUMN Farmasi Sediakan Obat Terjangkau

14-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto. Foto: Surya/rni

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong BUMN farmasi mengutamakan agar harga obat-obatan lebih terjangkau oleh masyarakat, juga dengan obat-obatan over the counter (obat tanpa resep) yang saat ini harganya sudah mulai kompetitif. PT. Phapros, sebagai anak perusahaan BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), mempunyai produk- produk unggulan yang salah satunya cukup mendominasi di industri farmasi.

 

“Ini harus dipertahankan, dikarenakan kompetisi di industri Farmasi akan semakin terus meningkat dan PT. Phapros harus selalu melakukan inovasi, kreatif baik dari development produknya juga dari sektor pemasarannya,” kata Adi, sapaan akrabnya, di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. RNI dan PT Phapros, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/3/2019).

 

Legislator PDI-Perjuangan itu menilai, kinerja PT. Phapros pun sudah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dalam pertemuan itu, Tim Kunspek Komisi VI DPR RI mendapatkan infromasi, bahwa sekitar 96 persen bahan baku obat masih impor serta rentan terhadap fluktuasi nilai dolar Amerika Serikat. Hal ini berimbas pada kenaikan harga pokok produksi farmasi.

 

Masih pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Phapros Barokah Sri Utami membanggakan produk unggulannya yaitu Antimo. Antimo fokus pada brand development dan inovasi. Kami ingin menjadi umbrella brand untuk produk-produk yang terkait dengan perjalanan. Selain itu kami juga ingin tampil kekinian, hal ini digunakan untuk mendekatkan produk kepada konsumen,” papar Emmy, sapaan akrabnya. (soe/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...